Pelaksanaan proyek pembangunan gedung baru senilai Rp1,3 triliun itu, seperti dikemukakan Sekjen DPR Nining Indrasaleh, Selasa (18/1), kini tengah memasuki tahap finalisasi. Tender kontraktor pembangunan gedung baru pun telah dipersiapkan.
Semua itu menunjukkan empati anggota dewan terhadap suara orang banyak yang mereka wakili memang telah mencapai titik nadir. Kritik, kecaman, dan bahkan penderitaan orang kecil sama sekali tidak digubris wakil rakyat. Mereka tidak peduli.
Keputusan untuk melanjutkan pembangunan gedung itu pun diambil dengan alasan yang cetek, argumentasi yang superfisial, yaitu semua fraksi sudah menyetujui dan menandatangani keputusan itu.
Apalagi, kata Ketua DPR Marzuki Alie berkeras, uang Rp18 miliar sudah dikeluarkan untuk membayar konsultan.
Bagi DPR, keputusan pembangunan gedung baru itu hanyalah urusan prosedural. Kalau semua fraksi sudah setuju, mengapa harus menghentikan proyek yang menguntungkan semua kelompok kepentingan di DPR?
Soal anggaran Rp1,3 triliun itu lebih dibutuhkan bagi rakyat miskin, itu bukan urusan penting bagi wakil rakyat.
DPR memang tidak peduli terhadap kondisi rakyat kecil yang hidup semakin sulit. Yang berlangsung di gedung wakil rakyat adalah optimalisasi aji mumpung. Mumpung masih anggota dewan, mumpung berkuasa, mumpung ada mata anggaran, semua dimanfaatkan demi mengeruk komisi dan meraih kepentingan pribadi dan kelompok.
Apalagi masa keanggotaan DPR bukannya tak terbatas. Dan tiada jaminan terpilih kembali pada Pemilu 2014. Maka, pembangunan gedung mewah, rumah mewah adalah penting sebagai sarana membocorkan anggaran negara.
Yang terjadi memang kontradiksi yang tragis, yaitu semakin demokratis negeri ini, semakin jauh jarak antara aspirasi rakyat dan kinerja wakil-wakilnya di DPR. Rakyat menderita, wakil rakyat leha-leha.
Saat rakyat kelaparan, mereka ngobrol, malas, dan tidur saat bersidang. Semakin keras rakyat berteriak agar kepentingan mereka diakomodasi, semakin sengit wakil rakyat memperjuangkan kepentingan sendiri.
Dalam urusan itu, semua partai sama bulunya, sama seleranya. Tak ada beda partai berkuasa dan partai oposisi. PDI Perjuangan tidak kelihatan kegigihannya untuk menolak habis-habisan pembangunan gedung mewah itu.
Belakangan muncul penolakan Fraksi Gerindra, tetapi tak bergaung. Ia mirip penolakan setengah hati.
Pembangunan gedung baru DPR itu harus dihentikan. Masih banyak kebutuhan rakyat yang lebih penting dan urgen untuk dipenuhi dengan anggaran Rp1,3 triliun itu. Karena itu, lagi dan lagi, kita mendesak DPR untuk menghentikannya. DPR harus menggunakan hak bujetnya untuk menghapus mata anggaran pembangunan gedung itu dari APBN.
Sumber: mediaindonesia.com
